Sejarah Singkat

Generic placeholder image

Dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Th 1978 terbentuklah Kota Administratif (Kotif) Mataram jawaban atas perubahan dan perkembangan Kota Mataram yang semakin pesat yang peresmiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri H. Amir Mahmud sedang Drs. H. L. Mujitahid sebagai Wali Kota Kotif Mataram yang pertama ( I ) yang dilantik oleh GUB kdh Tk I Propinsi Nusa Tenggara Barat H.R. Wasita Kusumah.

Berdasarkan UU No. 4 Th 1993 status Kotif Mataram berubah menjadi Kodya mataram yang terbagi menjadi 3 Kecamatan yaitu Cakranegara, Mataram Ampenan dengan 23 Kelurahan 347 Lingkungan yang peresmiannya dilakukan oleh Mendagri M. Yogie S Memet tanggal 31 Agustus 1993 dan sekaligus melantik Walikota Madya Mataram H.L. Mas’ud.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah maka terjadi perubahan sebutan Kotamadya Dati II Menjadi Kota Mataram, dan pada tanggal 13 Desember 1999 H. Moh. Ruslan dilantik sebagai Walikota Mataram menggantikan H.L. Mas’ud oleh Gub Propinsi NTB Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si.

Dengan terbentuknya Kota Mataram maka dibentuklah lembaga-lembaga tehnis daerah/dinas-dinas daerah a.l Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan Kota Mataram.

Kota Mataram yang letaknya sangat strategis menjadi pusat berbagai aktifitas seperti, Pemerintahan, Pendidikan, Perdagangan, Industri dan jasa pada tahun 2003 dengan SK Walikota. Tahun 2003 Dinas Koperindag dibagi 2 menjadi Dinas Koperasi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram.

 Berdasarkan  UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Perda kota Mataram Nomor 3 tahun 2007 Struktur Pemerintahan Kota mataram terjadi pemekaran berubah menjadi 6 kecamatan dan 50 kelurahan, 12 Dinas Daerah, 5 Badan dan 9 Kantor. Namun berdasarkan Perda Kota Mataram No. 19 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Mataram Struktur Pemerintahan Kota Mataram berubah menjadi 13 Dinas Daerah, 12 Lembaga Teknis Daerah dan 4 Lembaga Lainnya.

Luas diartikan sebagai pemberian kewenangan dalam mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Dalam hal ini daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Nyata bermakna keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan wewenang pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan, serta tumbuh, hidup dan berkembang sesuai potensi dan kekhasan daerah. Adapun bertanggungjawab mengandung arti keleluasaan daerah disertai pertanggungjawaban sebagai konsekuensi adanya pemberian hak dan kewenangan kepada Daerah.

Terkait dengan hal tersebut serta dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, yang diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Mataram Nomor :  22/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, disebutkan bahwa tugas pokoknya adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan fungsi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan  adalah sebagai perumus kebijakan teknis dibidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, serta sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kemudian pada tahun 2011 diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram yang diikuti dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram.